29 February 2008
Badan Liga Indonesia (BLI) berencana mengundang 18 klub calon peserta Liga Super 2008, untuk melakukan pertemuan di Jakarta, Senin (3/3) mendatang. Langkah ini dilakukan guna melakukan penajaman pelaksanaan manual Liga. "Klub yang lolos berdasar klasemen kompetisi musim lalu di undang ke Jakarta. Kami akan melakukan mentoring pelaksanaan manual Liga Super. Pertemuan tak membahas soal siapa klub yang layak berlaga di Liga Super, tapi lebih ke penajaman pelaksanaan manual liga," tegas Direktur kompetisi Liga Indonesia BLI Joko Driyono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/2).
Lebih lanjut Joko mengatakan, ada lima aspek yang dibahas dalam pertemuan itu. Yakni, aspek suporting, insfrastruktur, legal, finansial keuangan dan kualifikasi kepengurusan. Menurut Joko, aspek suporting meliputi ketersediaan tim junior dari tim U-19 hingga U-21 yang dimiliki klub peserta calon Liga Super 2008. Sedang aspek infrastruktur meliputi kesanggupan klub menyediakan stadion yang akan dijadikan homebase. "Bukan sekadar stadion biasa, klub peserta juga harus menggunakan stadion yang benar-benar layak dan lengkap fasilitasnya. Dari standar rumput di lapangan hingga fasilitas pendukung di ruang ganti yang harus lengkap," ungkapnya.
Untuk aspek Legal, mengacu pada regulasi yang ada di Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), klub peserta Liga Superharus memiliki badan hukum profesional yang tetap, seperti perseroan terbatas (PT). Dengan kata lain, klub berstatus perserikatan tak diperkenankan tampil di level ini. Sedang aspek finansial, setiap klub yang memastikan kesiapannya berlaga di Liga Superharus menyiapkan Rp 5 miliar sebagai jaminan (Bank Garansi). Dana tersebut dijadikan jaminan agar klub tak berhenti ditengah kompetisi. Untuk aspek kualifikasi kepengurusan, hal ini terkait dengan siapa saja sosok-sosok yang berhak atau tak boleh menangani suatu klub.
Setelah langkah ini, beberapa pekan berikut BLI akan melakukan verifikasi kesiapan dan kelayakan klub. Verifikasi baru dilakukan April dan sebulan kemudian bisa diputuskan siapa saja yang berhak tampil di Liga Super2008.
Di lain pihak, langkah BLI yang memaksakan klub-klub untuk berbadan hukum dengan orientasi bisnis, dinilai sangat tidak realistis. "Langkah itu tidak realistis dan terkesan terlalu dipaksakan kalau harus diterapkan pada kompetisi musim ini," kata Ketua Pengprop PSSI Jawa Timur yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI, Haruna Soemitro kepada wartawan di Surabaya.
Menurut Haruna, BLI seharusnya memberi toleransi pada masa transisi seperti sekarang dan tak terburu-buru menerapkan aturan yang cukup berat tersebut. Paling tidak, aturan badan hukum diterapkan penuh pada 2010. "Untuk musim ini, yang diterapkan cukup standar minimal untuk infrastruktur dan lisensi pelatih. Soal aturan klub harus berbadan hukum, bisa bertahap sampai semuanya siap," kilahnya.
Di mata Haruna, tak banyak klub di Indonesia, termasuk Jatim yang siap menerapkan aturan itu. Bahkan tak menutup kemungkinan sejumlah klub di Jatim akan bangkrut jika kebijakan itu diperlakukan secara ketat. Dengan mengubah diri menjadi badan hukum dengan orientasi bisnis, maka dana APBD tak bisa dipakai lagi. Padahal, beberapa klub sudah telanjur mendapatkan alokasi dana dari APBD untuk operasional kompetisi musim 2008, seperti Deltras Sidoarjo dan Persik Kediri.
[ by : sumber kr ]
